Politik tidak jauh dari mendapatkan kekuasaan dan bagi-bagi kekuasaan. Lumrah dan wajar-wajar saja. Partai politik mendukung Capres dan Cawapres, jika menang mendapat jatah kekuasaan berupa pembagian menteri.
Begitu juga dengan perpolitikan tanah air. Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo dan KH. Maruf Amien. Maka partai politik pendukungnya mendapat imbalan berupa jatah menteri.
Dari 17 nama menteri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang notabene partai tempat Jokowi bernaung mendapat jatah terbanyak, yakni lima orang. Lalu, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan masing-masing mendapat jatah tiga menteri dalam Kabinet Indonesia Maju.
Sementara itu, Partai Gerindra yang mengambil posisi oposisi pada pemerintahan periode 2014-2019 kini merapat ke pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Sedangkan, Partai Persatuan Pembangunan hanya mendapat satu kursi menteri.
Dalam susunan kabinet ini, lima partai politik non-parlemen yang mendukung Jokowi pada Pemilu 2019 tidak mendapat jatah menteri. Partai-partai itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Dinamika politik tanah air mengalami perubahan. Partai Amanat Nasional (PAN) yang pada awalnya memutuskan beroposisi, sekarang masuk pemerintahan. PAN diisukan akan mendapat jatah menteri yaitu 1 orang menteri dan 1 orang wakil menteri.
Hal ini diungkapkan oleh elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut PKB pemilihan menteri merupakan hak preogratif Presiden. Jika jatah menteri untuk PKB ditambah ya boleh saja tapi jika dikurangi jangan.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berseloroh bahwa jika jatah menterinya diganggu akan terjadi Rusia melawan Ukraina. Pernyataan ini seolah menunjukan bahwa PKB tidak ingin masuk PAN mengurangi jatah menteri bagi PKB.
Selama ini Ketua Umum PKB memang dikenal berani, bukan orang pemalu dan cenderung ngotot. Sebagaimana sejarah dulu bahwa Muhaimin Iskandar dengan berani berseteru dengan Gusdur yang merupakan pendiri PKB.
Menjelang Pilpres 2019 lalu Cak Imin begitu ngotot dan percaya diri mengajukan diri sebagai kandidat Capres. Padahal dukungan sangan minim, hanya kader PKB sendiri yang mendeklarasikan Cak Imin jadi Capres.
Ketika Jokowi sedang mencari pendamping untuk maju di Pilpres, Cak Imin begitu intens dan ngotot agar Jokowi menjadikan dirinya jadi Cawapres. Pertemuan antara Cak Imin dan Jokowi beberapa kali diberitakan oleh media. Tetapi rupanya Jokowi sama sekali tidak berminat, begitu juga partai politik pendukung Jokowi tidak menginginkan Cak Imin jadi Cawapres Jokowi.
Cak Imin pernah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mendukung Jokowi di Pilpres, bila tidak dijadikan Cawapres. Tapi kengototan Cak Imin ini ditanggapi dengan santai oleh Jokowi. Bagaimana mau jadi Cawapres, elektabilitas, popularitas Cak Imin sangat rendah. Bahkan partai politik pendukung Jokowi pun tidak meliriknya sama sekali.
Masuknya PAN ke lingkaran partai politik pendukung Jokowi ternyata membuat gerah beberapa pihak. Karena masuknya PAN ke koalisi harus mendapat jatah menteri. Uniknya kok PKB yang gerah dan merasa bahwa jatah menteri dari partainya akan dikurangi. Kenapa sampai timbul perasaan seperti itu. Apakah sudah kabar yang valid atau hanya perasan PKB saja yang akan mendapat pengurangan jatah menteri?
Seharusnya Cak Imin tidak usaha menyampaikan masalah intern koalisi ini ke publik. Jika memang benar sangat tidak mau jatah menterinya dikurangi ya tinggal bilang saja ke Presiden Jokowi. Karena pemilihan, pemecatan Menteri adalah hak preogratif Presiden, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang.
Ketika kejadiannya seperti sekarang ini, Cak Imin menyampaikannya ke publik, maka masyarakat akan menafsirkan yang berbeda. Publik akan menganggap bahwa Cak Imin dan PKB begitu ngotot ingin mendapatkan jatah menteri sebagai simbol kekuasaan dan kekuatan politik.
Simpati masyarakat kepada PKB akan berkurang jika elit partai sendiri memberikan gambaran negatif seperti ini. PKB tergambarkan sebagai partai yang haus kekuasaan. Padahal belum tentu juga Jokowi dalam mengakomodasi kepentingan politik dari PAN, akan mengorbankan menteri dari PKB.
Partai politik pendukung Jokowi selain PKB santai-santai saja dalam menyikapi kabar jika PAN akan mendapat jatah 1 menteri dan 1 wakil menteri. Kenapa PKB seolah kebakaran jenggot?
PKB dan PAN seolah sedang berseteru tapi malu-malu dibalik pernyataan mereka bahwa pemilihan menteri merupakan hak preogratif Presiden.
Begitu kira-kira.
Source: seword.com


0 comments:
Post a Comment